Sekjen PBB Tuntut Israel Akhiri Operasi Militer di Tepi Barat

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Rabu menekan Israel supaya lekas menghentikan serbuan militer besar- besaran di wilayah pendudukan Tepi Barat sehabis 11 orang Palestina tewas serta yang lain terluka.

Guterres mengutuk keras atas hilangnya nyawa, tercantum kanak- kanak, serta memohon pembedahan tersebut lekas dihentikan.

Guterres pula menekankan supaya mereka yang terluka” wajib mempunyai akses terhadap perawatan kedokteran, serta pekerja kemanusiaan wajib bisa menjangkau tiap orang yang memerlukan.”

Sekjen PBB itu memohon Israel mentaati tanggung jawabnya di dasar hukum humaniter internasional dengan melindungi masyarakat sipil serta membenarkan keamanan mereka.

Ia menekan aparat keamanan buat mengatur diri secara optimal serta memakai senjata mematikan cuma pada dikala sangat diperlukan buat melindungi nyawa,” sebut juru bicara sekjen, Stephane Dujarric.

” Pertumbuhan beresiko ini merangsang suasana yang sangat tegang di wilayah pendudukan Tepi Barat serta terus menjadi melemahkan Otoritas Palestina,” kata Dujarric.

” Pada kesimpulannya, cuma dengan mengakhiri pendudukan serta kembali ke proses politik yang bermakna yang hendak mewujudkan pemecahan 2 negeri, kekerasan bisa dihentikan. PBB hendak terus bekerja sama dengan seluruh pihak buat menggapai tujuan ini, guna mengupayakan de- eskalasi suasana dikala ini serta mendesak stabilitas di kawasan tersebut,” imbuhnya.

Bagi setiap hari Israel Yedioth Ahronoth, Israel mengerahkan 2 brigade militer, helikopter, drone serta buldoser, dikala melaksanakan penyerangan di Tepi Barat.

Guterres juga meminta komunitas internasional untuk turut campur tangan dan memberikan dukungan yang diperlukan untuk mengurangi ketegangan. Ia menegaskan perlunya pemantauan yang lebih ketat untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia dan mencegah kekerasan lebih lanjut.

Operasi militer Israel di Tepi Barat telah menjadi sorotan utama dalam beberapa minggu terakhir setelah serangkaian serangan dan aksi balasan yang meningkat. Pemerintah Israel mengklaim bahwa operasi tersebut diperlukan untuk menanggulangi ancaman terorisme dan menjaga keamanan nasional. Namun, kritik internasional menyoroti bahwa tindakan-tindakan tersebut sering kali berdampak pada warga sipil dan menghambat proses perdamaian.

Serbuan militer Israel yang terbanyak di Tepi Barat terjalin pada 2002 dikala Intifada Kedua, dimana terjalin penyerbuan di bagian utara daerah yang diduduki, tercantum di provinsi Nablus, Tulkarem, Jenin serta Tubas.

Dalam vonis berarti Mahkamah Internasional pada 19 Juli, dinyatakan kalau pendudukan Israel sepanjang puluhan tahun di tanah Palestina merupakan melanggar hukum serta menuntut evakuasi seluruh permukiman di Tepi Barat serta Yerusalem Timur.